Bimtek Langkah–Langkah Strategis Pertumbuhan Ekonomi Dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Langkah–Langkah Strategis Pertumbuhan Ekonomi Dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah langkah strategis dan komprehensif.
Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swata) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.
Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal jika tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat startegi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:
- Memperbaiki program perlindungan sosial;
- Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
- Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
- Menciptakan pembangunan yang inklusif.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang memuat 4 pokok strategi diatas selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). Pada dasarnya, penyusunan SPKD tetap mengacu pada strategi diatas dengan melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah.
Ditingkat Provinsi, pengoordinasian penyusunan SPKD Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan. Demikian pula di tingkat Kabupaten dan Kota, pengoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten dan Kota sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota di bidang penanggulangan kemiskinan.
Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD. Dalam perencanaan dan implementasinya, SPKD terintegrasi dalam RPJMD sehingga dalam mekanisme penentuan besaran target angka kemiskinan SPKD dan RPJMD memiliki besaran target yang sama.
Analisis kondisi kemiskinan berikut dimensi-dimensinya perlu dilakukan untuk menunjang perumusan SPKD di masing-masing daerah. Langkah tersebut diperlukan untuk menunjang berbagai hal menyangkut kemiskinan yang belum tercakup dalam RPJMD masing-masing daerah. Analisis tersebut juga perlu dilakukan untuk menunajng fungsi TKPK Daerah dalam mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
Prinsip Penyusunan SPKD
Beberapa hal yang perlu dirumuskan dan di integrasikan dalam SPKD masing-masing daerah diantaranya:
- Empat strategi percepatan penanggulangan kemiskinan;
- Target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan dalam RPJMD masing-masing daerah;
- Analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan. Analisis ini digunakan untuk menentukan prioritas perencanaan program penanggulangan kemiskinan di tingkat daerah;
- Analisis penganggaran program penanggulangan kemiskinan. Analisis ini diperlukan untuk mendukung rencanaan prioritas penanggulangan kemiskinan dan menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan.
- Analisis dan mekanisme pengendalian program penanggulangan kemiskinan. Analisis dan mekanisme ini diperlukan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mendukung pencapaian penanggulangan kemiskinan sesuai dengan target yang ditentukan.
Dalam upaya pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan pemerintah menganggap perlu dilakukan penguatan kelembagaan di tingkat nasional yang menangani penanggulangan kemiskinan, untuk melakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami dari Lembaga Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah (LINKEUPEMDA), Selaku penyelenggara kegiatan serta dukungan narasumber yang berkompoten dibidangnya, Mengudang Bapak/Ibu untuk mengikuti kegiatan bimtek nasional dengan Tema : “Bimtek Langkah–Langkah Strategis Pertumbuhan Ekonomi Dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan” untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
