-
- BIMTEK DAN DIKLAT SISTEM PENATAUSAHAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN STRATEGI MENGAHADAPI AUDIT DALAM PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUTANSI PEMERINTAH
-
- Bimtek PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
-
- Bimtek Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Berbasis Kinerja Bagi PA, PPTK, PPK Yang Transparan Dalam Perspektif Pengelolaan Keuangan Daerah
-
- BIMTEK KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI BENDAHARA PENGELUARAN SKPD
-
- BIMTEK DAN DIKLAT STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN ANGGARAN, PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGELOLAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH BERBASIS E-BAUGDETING
Pada Tanggal 25 – 26 Maret 2019 Lembaga Informasi Keuangan Daerah Dan Pembangunan Daerah Linkpemda Melaksanakan Bimtek PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Di Hotel Ibis Kemayoran Jakarta Pusat Pada Bimtek Ini Narasumber Drs. Koedaryono Perwakilan Dari Kemendagri Hadir ,
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:Bimtek PP 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
l. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
Informasi Pendaftaran Silahkan Menhubungi Kontak Panitia LINKEUPEMDA :
0213501999
081213720188
082312506470
- Cara Pembayaran :
Transaksi secara Tunai saat Registrasi Pelatihan - Transaksi secara Non Tunai Bagi Pemda Yang Sudah Menerapkan Pembayaran TNT
