BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA
19 Feb
Diklat Kepegawaian, Diklat Pemerintahan Daerah

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN NOMOR 9 TAHUN 2021

BIMTEK PEDOMAN PENYUSUNAN PERTIMBANGAN TEKNIS KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN BKN NOMOR 9 TAHUN 2021 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pe...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PERSIAPAN SELEKSI DAN SIMULASI PRAKTEK TRY OUT MATERI TES P3K
19 Feb
Diklat Kepegawaian, Diklat Pemerintahan Daerah

BIMTEK PERSIAPAN SELEKSI DAN SIMULASI PRAKTEK TRY OUT MATERI TES P3K DENGAN METODE CAT

BIMTEK PERSIAPAN SELEKSI DAN SIMULASI PRAKTEK TRY OUT MATERI TES P3K DENGAN METODE CAT Sebagai mana kita ketahui bahwa pelaksanaan seleksi tes CPNS dan seleksi tes PPPK sebelumnya dilakukan dengan menggunakan perangkat laptop, maka tampilan UI pun disesuaikan dengan perangkat laptop. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pembiasaan bagi...

Lanjutkan membaca

BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023
19 Feb
Diklat Kepegawaian, Diklat Pemerintahan Daerah

BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

BIMTEK SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  Pada tahun 2023, Indonesia menghadirkan sebuah tonggak sejarah baru dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan diterbitkannya Undang-Undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini menandai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL
19 Feb
Diklat Kepegawaian, Diklat Pemerintahan Daerah

BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BKN NOMOR 11 TAHUN 2022

BIMTEK PEDOMAN TEKNIS PEMBINAAN KEPEGAWAIAN JABATAN FUNGSIONAL BERDASARKAN PERATURAN BKN NOMOR 11 TAHUN 2022 Untuk membentuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme jabatan fungsional serta untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi instansi pemnbina dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional diperlukan pedoman teknis pembinaan kepega...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PRAKTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT
19 Feb
Diklat Kepegawaian, Diklat Pemerintahan Daerah

BIMTEK PRAKTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL (BERDASARKAN PERATURAN BKN RI NO 3 TAHUN 2023 DAN PERMEN PANRB NO. 1 TAHUN 2023)

BIMTEK PRAKTEK PERHITUNGAN ANGKA KREDIT KENAIKAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL (BERDASARKAN PERATURAN BKN RI NO 3 TAHUN 2023 DAN PERMEN PANRB NO. 1 TAHUN 2023) Dalam Upaya pengembangan Karir di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) menuntut pemahaman yang mendalam mengenai sejumlah aspek terkait pengembangan profesional. Tiga elemen utama yang perlu dipah...

Lanjutkan membaca

BIMTEK PENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL
19 Feb
Diklat Kepegawaian, Diklat Pemerintahan Daerah

BIMTEK PENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASN/PNS

BIMTEK PENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERMENPAN RB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASN/PNS Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi. Instansi pembina menyusun konten pembelaja...

Lanjutkan membaca

Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
19 Feb
Bimtek Anggota DPRD, Bimtek Pemerintahan Distrik, Bimtek Perencanaan Daerah, Diklat DPRD, Diklat Kepegawaian, Diklat Pemerintahan Daerah

Bimtek Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah

Perjalanan dinas merupakan salah satu kegiatan yang biasa dilakukan oleh pegawai pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Namun, untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perjalanan dinas, diperlukan tata cara yang jelas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban perjalanan dinas di lingkungan pemerintah daerah. Perencanaan Perjalanan Dinas : 

Lanjutkan membaca